Joomla!

Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan Mahkamah Agung

Yurisprudensi

Hukum Acara

Surat Keputusan Ketua PTUN Pontianak

Apabila anda ingin menyampaikan Pengaduan/Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak silakan mengajukannya ke :

• Meja Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.10 Pontianak, Kalimantan Barat
• Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
• Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui Apikasi SIWAS di alamat : https://siwas.mahkamahagung.go.id

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melakukan proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :
   1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
   2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
   3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
   4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
   5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
   6. Informasi yang apabila dibuka dan diberkan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
   7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
   8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
   9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
   10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain :
   1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
   2. identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
   3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerjaindividu hakim atau aparatur Pengadilan;
   4. identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaranhakim dan aparatur Pengadilan;
   5. identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
   6. catatan dan dokumen yang diperoleh dalam prosesmediasi di pengadilan;
   7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; dan
   8. berita acara sidang dan alat bukti.
3. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di lingkungan Mahkamah Agung.
4. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salinan lnformasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi tersebut.
5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang.
6. Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
8. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

 *) Sumber Informasi : 

SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;